Inovasi

Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah :

1. Terintegrasinya Basis Data Terpadu (BDT) yang di update oleh Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG ke dalam aplikasi SIMNANGKIS sebagai data dasar yang tersaji secara sistematis dan menjadi data resmi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon baik bersifat internal terkait perencanaan penanggulangan kemiskinan maupun eksternal untuk kepentingan publik dan tersosialisasikannya “Single Database Kemiskinan” dalam aplikasi SIMNANGKIS sebagai sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan kepada stakeholder yang terkait Pronangkis
2. Terwujudnya pengembangan sistem lanjutan SIMNANGKIS yang terintegrasi dengan e-Perencanaan dan Penganggaran (SIMISKINRANGGA) berbasis Android berupa penambahan ftur “Raport dan Neraca Kemiskinan” yang menjadi dasar capaian indikator kinerja utama Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan penginputan data berbasis kewilayahan oleh TKPKD di level kecamatan dan desa.
3. Tersinergikannya program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau rencana kerja tahunan khususnya yang terkait penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappelitbangda dan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya aplikasi yang memudahkan dalam mengelola data kemiskinan se-Kabupaten Cirebon;
2. Menjadikan data kemiskinan yang ada dalam SIMISKINRANGGA sebagai pusat data kemiskinan yang menjadi acuan daerah dan SKPD dalam rangka program-program penanggulangan kemiskinan;
3. Tersedianya laporan-laporan, dashboard berupa grafs chart dan table yang memudahkan dalam membaca data kemiskinan;
4. Tersedianya informasi kemiskinan dalam peta GIS yang dapat melihat kemiskinan se-kabupaten hingga desa.

Manfaat Inovasi bagi :

a. Institusi (Bappelitbangda Kabupaten Cirebon)

1. Dapat menyajikan data kemiskinan yang cepat dan akurat sampai ke level kecamatan dan desa;
2. Sebagai alat bantu untuk memudahkan melakukan analisis, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Adanya kejelasan informasi secara sistematis berbasis aplikasi mengenai data kemiskinan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di setiap Perangkat Daerah, dengan adanya “single database kemiskinan” program penanggulangan kemiskinan akan lebih jelas, terarah dan tepat sasaran dalam mensinergikan program kegiatan antar Perangkat Daerah dalam proses perencanaan tahunan;
4. Aplikasi SIMISKINRANGGA dibuat sebagai alat bantu untuk mengurangi berkas-berkas atau arsip laporan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan sehingga sesuai dengan prinsip efsien ATK atau bersifat paperless.
5. Dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan secara sistematis dan berbasis teknologi informasi;
6. SIMISKINRANGGA diharapkan dapat melakukan konsolidasi master data, standarisasi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data khususnya data kemiskinan di wilayah kerja Kabupaten Cirebon;
7. Dapat menyusun kebijakan mengenai perencanaan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan sebagai bahan untuk menentukan alokasi anggaran yang diperlukan setiap Perangkat Daerah berdasarkan data dan progress percepatan penanggulangan kemiskinan di setiap wilayah.

b. Pemerintah Kabupaten Cirebon

1. Adanya sinkronisasi data sasaran program terkait data kemiskinan, yang memungkinkan terwujudnya “Single Database Kemiskinan” yang berguna bagi perencanaan program, bahan advokasi dan penyusunan kebijakan publik khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon;
2. Pencapaian indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, holistik dan sustainable yang dilakukan secara komprehensif oleh seluruh Perangkat Daerah yang terkait Pronangkis;
3. Sebagai bahan tolak ukur/pembanding pencapaian indikator internal masing-masing Perangkat Daerah yang terkait Pronangkis.
4. Dapat dijadikan pedoman/bahan kebijakan untuk menetapkan data by name by address masyarakat miskin yang akan menjadi sasaran prioritas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon, yang akan dimutakhirkan oleh Dinas Sosial dan di tetapkan memalui SK Bupati minimal setahun 2 (dua) kali pada bulan Januari dan Juli berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifkasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
5. Dengan terarahnya sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah maka anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon dapat efektif dan efsien.

c. Masyarakat

1. Akses informasi bagi masyarakat dapat lebih mudah sebagai wujud keterbukaan informasi publik sekaligus sebagai pengawasan publik terhadap kebijakan institusi khususnya dalam penanggulangan kemiskinan;
2. Masyarakat miskin akan merasakan manfaat secara langsung program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun oleh stakeholder lainnya dalam bentuk fsik maupun non fsik, karena menggunakan “single database kemiskinan” program-program penanggulangan kemiskinan akan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar berhak memperolehnya.